PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan memulai pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) di Jalan Kenari, Kecamatan Umbulharjo. Pembangunan proyek itu dilakukan setelah peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilaksanakan pada Jumat (25/4/2025).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar menancapkan batu pertama, melainkan turut meneguhkan fondasi membangun rumah demokrasi. Diharapkan gedung itu tidak hanya berpagar dan berdinding, tapi juga memiliki jendela luas yang mampu menangkap hembusan aspirasi dari segala penjuru.
Ia menjelaskan, sebelumnya Gedung DPRD DIY terletak di kawasan Malioboro namun kini dipindah ke Jalan Kenari, tujuannya menata kota, memberi ruang yang lebih representatif bagi kerja legislasi, sekaligus menyelaraskan denyut demokrasi dengan dinamika tata ruang perkotaan. “Gedung lama telah menjadi saksi sejarah, namun gedung baru ini disiapkan sebagai panggung masa depan yang lebih inklusif, fungsional, serta selaras dengan kebutuhan jaman,” jelas Sri Sultan dalam sambutannya di lokasi groundbreaking.
Ketua DPRD DIY Nuryadi menambahkan, ada tiga alasan yang menjadi penyebab Gedung DPRD DIY dipindah. Pertama, lokasi di Malioboro dianggap kurang strategis untuk menampung aspirasi masyarakat secara optimal. Kedua, pemindahan dilakukan guna memaksimalkan fungsi Malioboro sebagai kawasan wisata. Lalu ketiga, demi mendukung pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di Malioboro.
Gedung DPRD DIY baru yang akan diselesaikan selama 630 hari kalender itu, lanjut Nuryadi, nantinya didesain secara modern, inklusif, serta ramah lingkungan, tanpa meninggalkan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Ia melanjutkan, seluruh proses pembangunan dilakukan secara terbuka dan akuntabel melalui pengadaan secara elekronik.
“Dari proses itu, akhirnya dipilih Waskita-Citra KSO sebagai kontraktor pelaksana yang akan mengerjakan pembangunan gedung ini. Kami percaya dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki Waskita, dapat menjalankan amanah dengan profesional dan berkualitas,” jelas dia pada kesempatan yang sama. Perlu diketahui, kontrak baru tersebut diraih Perseroan pada Maret lalu dengan nilai sebesar Rp293,8 miliar.
Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko yang turut hadir dalam agenda Groundbreaking Konstruksi Bangunan Gedung DPRD DIY menyatakan, Perseroan siap mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan legislasi DPRD DIY. Maka, lanjutnya, bangunan baru seluas 27.040 meter per segi (m2) itu direncanakan terdiri dari lima lantai.
Lantai satu akan menjadi area parkir, lalu di lantai dua terdapat ruang kerja, ruang wartawan, ruang arsip, dan ruang komisi. Berikutnya di lantai tiga ada ruang anggota, ruang transit gubernur, banquet room, ruang rapat paripurna, serta ruang fraksi. Sementara ruang Panitia Khusus dan ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tersedia di lantai empat, sedangkan ruang rapat gabungan, rapat anggaran, rapat badan musyawarah terdapat di lantai lima.
“Waskita Karya merasa bangga, karena kembali dipilih mengerjakan gedung kantor pemerintah daerah. Pembangunan Gedung DPRD DIY ini akan memiliki desain fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna,” tutur Ari dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).
Dalam pembangunannya, sambung dia, Waskita turut menerapkan green construction. Salah satunya dengan menggunakan material yang lebih ramah lingkungan.
“Menjaga mutu bangunan pun selalu menjadi prioritas Waskita. Kami berkomitmen mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap pelaksanaan proyek,” tegasnya.
Kemudian demi membantu manajemen proyek konstruksi dari tahap desain hingga pembangunan, kata dia, Waskita mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM) 5D. BIM berfungsi membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan koordinasi antar tim, yang pada akhirnya bisa menghemat waktu. Implementasi ini turut memungkinkan visualisasi 3D yang lebih baik, memudahkan pemahaman desain, dan mempermudah identifikasi potensi konflik desain (clash detection) antara berbagai disiplin (struktur, arsitektur, dan MEP).
Berikutnya memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih mudah dan efisien antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk kontraktor, pemilik proyek, dan konsultan. BIM sekaligus bertugas menyediakan basis data digital yang terpusat dan mudah diakses.
“BIM merupakan bagian dari upaya Waskita Karya untuk memanfaatkan teknologi terkini dalam industri konstruksi guna memberikan estimasi biaya yang akurat. Dengan begitu mampu membuat pekerjaan proyek lebih efektif dan efisien,” jelas Ari.
Sebagai BUMN Konstruksi yang memiliki pengalaman lebih dari 64 tahun mengerjakan proyek infrastruktur, Ari menyebutkan, sebelumnya Waskita Karya sudah menyelesaikan banyak pembangunan gedung pemerintah di antaranya Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Maluku, serta Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Mataram.
Pada Desember tahun lalu, Waskita juga terpilih menjadi kontraktor pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan Kawasan Pusat Pemerintahan Otonomi Baru Papua Selatan di Kabupaten Merauke. Proyek Gedung senilai Rp215 miliar tersebut akan memiliki kapasitas sekitar 624 orang.
